Membangun desa merupakan pekerjaan kebudayaan. Bukan merupakan hal yang sederhana dengan hanya mempertimbangkan perhitungan ekonomi. Lebih dari itu, membangun desa harus melibatkan seluruh nilai warga desa. Mereka harus membangunnya secara partisipatorik.

Demikian gagasan yang ditawarkan Ahmad Erani Yustika, Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa & PDT, ketika didaulat untuk menyampaikan sambutannya dalam Buka Bersama BP2DK di Restoran Bunga Rampai, Jakarta, pada Jumat, 2 Juni 2017.

Lebih lanjut, Erani menyampaikan bahwa orang-orang yang peduli desa harus mau dan berani melakukan investasi yang utuh di desa. Caranya, dengan merawat desa, khususnya manusianya. “Sehingga mereka memiliki kapasitas untuk berdiri tegak,” harap pria kelahiran 1973 ini.

Demikian pula dalam bidang eknomi. Erani menitikberatkan bahwa merawat desa di bidang ekonomi harus mampu menegakkan kedaulatan desa terhadap potensinya. “Bila tidak demikian, membangun desa hanya gemuruh sesaat. Sedangkan yang mendapatkan untung hanya segelintir pihak saja,” tandas Guru Besar Ilmu Ekonomi Kelembagaan di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya ini.

Oleh karena itu, Erani menandaskan bahwa orang-orang yang peduli desa harus mampu memunculkan kesadaran baru kepada masyarakat desa untuk mengolah sumber daya lokalnya. “Kesadaran inilah yang paling mahal,” pesan peraih master dan doktor di University of Göttingen, Jerman, ini.

Pernyataan Erani ini diamini oleh Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan & Kebudayaan. Dalam sambutannya, Hilmar menambahkan bahwa merawat desa memerlukan sinergi dengan berbagai pihak yang peduli dengan desa, termasuk pemerintah. Sampai saat ini, beliau melihat sinergi ini belum optimal.

Dari sisi pemerintah, pria kelahiran Jerman Barat ini menilai pemerintah nasional masih memberikan sentuhan terhadap desa dan belum berkembang efektif. “Supaya efektif, pemerintah yang memfasilitasi, masyarakat yang bergerak,” tandasnya.

Oleh karena itu, sejarawan ini mengajak orang-orang yang peduli desa untuk mengumpulkan prakarsa-prakarsa yang baik tentang desa. Kemudian, mereka membangun perencanaan bersama. “Kita perlu untuk menangkap inisiatif (membangun desa) agar gerakan-gerakan desa bisa bergerak (ke arah yang lebih baik),” papar Hilmar.

Yanuar Nugroho, Deputi II Kantor Staf Presiden, menambahkan dalam sambutannya bahwa menyelesaikan permasalahan di desa perlu penanganan sistematik. Bagaimana pun, Yanuar berpandangan bahwa desa ini merupakan titik strategis bagi Indonesia. “Kalau desa beres, banyak (masalah di Indonesia) bisa ditangani,” tandas peraih Doktor dari Universitas Manchester ini.

Untuk membenahi desa, bapak dua anak ini menilai kunci pembangunan desa ada di kualitas pendampingannya. Selain itu, pendampingan ini harus melibatkan orang-orang lokal. “Karena, membangun desa tidak dari Jakarta yang muluk-muluk. Melainkan dari desa,” tegas Yanuar.

Dadang Juliantara, pembina BP2DK, menyimpulkan bahwa saat ini program pemerintah terkait desa bagaikan jawaban yang belum ada pertanyaannya. Beliau berharap dengan adanya program dan pembelajaran bersama antara desa dan supra-desa, desa memiliki kesadaran baru. Bahkan, dalam sambutannya tersebut, Dadang berharap desa yang justru memberikan pertanyaan kepada pemerintah, sehingga program-program pemerintah bisa memberikan jawaban yang presisi. “Sinergi ini yang kita harapkan bisa terwujud pada masa yang akan datang,” tutup Dadang.

Sinergi Berbasis Teknologi
Guna mewujudkan desa yang mandiri, seluruh unsur terkait desa harus mampu bersinergi dan berkolaborasi. Semmuel Abrijani Pangerapan, Dirjen APTIKA Kementerian Komunikasi & Informatika, dalam sambutannya bersyukur bahwa beberapa kementerian dan lembaga pemerintah mulai menjalin kolaborasi dalam program Sistem Tata Kelola Pembangunan Desa di 222 desa di Indonesia.

Dalam konteks kerjasama tersebut, lanjut Semmuel, pihaknya berusaha menjalankan fungsinya untuk memperkuat akses informasi dan komunikasi berbasis desa. Saat ini, Ditjen APTIKA tengah membangun aplikasi desa yang mempermudah pemerintah desa melakukan perencanaan sampai evaluasi.

Aktivitas lainnya, mantan Ketua APJII ini berencana membangun jejaring pemerintah (Government Network). Fasilitas ini diharapkan mampu memperkuat pelayanan pemerintah ke publik melalui layanan berbasis digital. “Nanti, semua pemerintahan bisa menggunakannya,” tutur Semmuel.

Senada dengan Semmuel, Anang Latif, Direktur Utama BP3TI, dalam sambutannya menandaskan bahwa sektor TIK akan mendukung sektor-sektor lainnya, khususnya dalam hal sinergi membangun desa. Satu hal yang akan beliau perkuat adalah pendampingan internet kepada masyarakat desa. Harapannya, masyarakat desa bisa memanfaatkan internet dengan baik dan mendorong manfaatnya yang besar, khususnya di bidang ekonomi.

Ke depan, pihaknya juga tengah melebarkan kerjasama. Salah satu yang tengah Anang pertimbangkan yaitu kerjasama dan kesepakatan dengan lembaga swadaya masyarakat. Hal ini mempertimbangkan lembaga swadaya masyarakat lebih memahami lapangan.

Pada 2019 mendatang, Anang juga bertekad untuk membangun jaringan komunikasi di 5 ribu desa. Saat ini, baru 200 desa yang dibangun BTS dengan teknologi 2G. Ke depannya, desa-desa akan mendapatkan BTS dengan teknologi 4G. Harapannya, supaya masyarakat desa bisa langsung mengakses internet. “Tentu, goalnya bukan hanya teknologi, tetapi juga ekonomi,” tutupnya.

Buka puasa bersama BP2DK dihadiri unsur pimpinan dari Kementerian Desa & PDT, Kementerian Kominfo, Kementerian Dibud, dan Kementerian Dagri. Hadir pula Andrinof Chaniago, Komisaris Utama Bank BRI, dan Nur Fauzi Rachmat, staf khusus Kepala Staf Presiden. Selain itu, hadir juga staf BP2DK, staf PT Microvac, dan penggiat desa dari beberapa wilayah di Indonesia.***

Yudha P Sunandar

Village Knowledge Management Specialist di BP2DK. Penikmat jurnalisme dan angin sejuk sepoi-sepoi. Senang menuliskan kisah-kisah inspiratif dan mengunjungi desa-desa yang mengagumkan.

View All Posts

Related Post

Leave us a reply

*

*