BP2DK mengirimkan tim asesor untuk melakukan aktivitas asesmen di 222 desa penerima program Desa Broadband Terpadu (DBT) 2017 di seluruh Indonesia. Aktivitas ini mulai efektif sejak 28 September 2017 hingga akhir Oktober mendatang.

Solihin Nurodin, Koordinator Program Desa Broadband Terpadu 2017 untuk BP2DK menyampaikan bahwa pihaknya mengirimkan empat pemberangkatan untuk menjangkau 104 desa penerima DBT. Sedangkan keberangkatan lainnya akan ditangani oleh PSP3 IPB.

Masing-masing keberangkatan, lanjut Solihin, terdiri dari 30 orang. Mereka akan meninjau infrastruktur masing-masing desa sekaligus kemampuan aparatur desa dalam mengelola wilayah dan masyarakatnya. Hasil tinjauan ini akan digunakan pelaksana program untuk menyusun strategi pendampingan di 222 desa penerima program DBT.

Waktu yang diberikan kepada asesor di masing-masing lokasi sendiri cukup pendek, yaitu hanya dua hari. Para asesor harus berjibaku untuk melakukan observasi desa, mewawancarai aparatur desa, serta mendiskusikan hasil observasi dan wawancara bersama warga desa setempat dalam bentuk Focus Groups Discussion.

Desa Broadband Terpadu 2017 sendiri merupakan program BP3TI Kementerian Komunikasi & Informatika yang memberikan infrastruktur internet berupa V-Sat ke 222 desa di seluruh Indonesia. Program ini ditujukan untuk membangun desa percontohan dalam konteks Platform Tata Kelola Desa berbasis TIK. Ke depannya, desa-desa tersebut akan menjadi acuan untuk mengembangkan konsep “one map, one data” di tanah air.

Meskipun pemilik program ini Kementerian Kominfo, tetapi program ini merupakan kolaborasi dari 5 kementerian dan lembaga. Selain Kementerian Kominfo, terlibat juga Kantor Staf Presiden, Kementerian Dagri, Kementerian Desa & PDT, serta Bapenas. Adapun sebagai pelaksana kegiatan ini adalah BP2DK berkolaborasi dengan PSP3 IPB.

Peta Desa

Bersamaan dengan aktivitas asesmen, BP2DK juga melaksanakan aktivitas pemetaan di desa-desa penerima program Desa Broadband Terpadu. BP2DK sendiri bertanggung jawab atas 116 desa. Sedangkan 106 sisanya diserahkan kepada PSP3 IPB.

Heryana Ilyasa, koordinator pemetaan DBT 2017 untuk BP2DK, menyampaikan bahwa aktivitas ini bertujuan untuk menghasilkan peta desa yang sesuai standar Badan Informasi Geospasial. Dalam konteks platform tata kelola, peta ini akan menjadi acuan perencanaan pembangunan desa.

Pemetaan dalam DBT 2017 sendiri menitikberatkan kepada perekaman wilayah desa, sarana dan prasarana umum, serta pemanfaatan lahan desa. Pemetaan dilakukan oleh tim pemetaan BP2DK dan dilakukan dengan menelusuri wilayah administrasi desa bersangkutan. Ke depannya, Heryana berharap, pihak desa yang akan memperbaharui peta desa secara berkala secara mandiri.***

Yudha P Sunandar

Village Knowledge Management Specialist di BP2DK. Penikmat jurnalisme dan angin sejuk sepoi-sepoi. Senang menuliskan kisah-kisah inspiratif dan mengunjungi desa-desa yang mengagumkan.

View All Posts

Related Post

3 Comments

    • Luar biasa !!!! Saya mau mengajukan permohonan pembuatan SIDEKA untuk 7 desa binaan saya di kabupaten Buru Kecamatan Waeapo, Propinsi Maluku. Apa bisa saya ajukan permohonan ?? Apa masih bisa saya ajukan ?? Karena saya pernah berdiskusi dengan salah 1 pegiat desa d kota ambon a.n sdr Josephus Christy/Ochi (Mantan Pandu Desa Broadband terpadu) utk SIDEKA ini. Mhn di balas yaa Min !!

      Natalion
      10 November 2017, @ 11:17 Reply
      • Terima kasih Atas Responya Kami Tunggu Tindaklanjutnya .. Mari bersama Memajukan Desa

        Roedy Rustam
        19 November 2017, @ 10:11 Reply
      • segera akan kami tindaklanjuti .. terima kasih

        Roedy Rustam
        19 November 2017, @ 10:13 Reply

Leave us a reply

*

*