BP2DK – Upaya percepatan Perbaikan Layanan dan Data Desa  kian dimatangkan. Di antaranya dengan menerapkan one data, one map, one policy.

Untuk mewujudkan itu diperlukan tanggungjawab bersama dan komitmen dari  berbagi lembaga  kolaborasi para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban melindungi dan menjaga bersama kerahasiaan serta keamanan data desa demi kepentingan bangsa dan negara dan   membangun integritas data  untuk kedaulatan NKRI.

Kantor Staf Presiden menggelar Meeting Bersama Pemangku Kepentingan Terkait Integrasi Data Desa menuju One Data One Map dan One Policy. di Jakarta ( 02/08/2019 ).  Pada pertemuan yang melibatkan beberapa  lembaga terkait yakni Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho, Dirjen PPMD Kemendes Taufik Majid, Dirjen Aptika Kominfo Semmy Pengerapan, Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Latief, Direktur Evaluasi dan Perkembangan Desa Depdagri Eko Prasetinato, Tenaga Ahli Utama Kedeputian II KSP Agung Hardjono, Deputi II Direktur BIG Adi Rusmanto, Direktur layanan telekomunikasi dan informasi untuk Badan Usaha BAKTI Dhea Febriansa, Direktur Eksekutif BP2DK Irman Meilandi. Juga dihadiri staf Direktur Evaluasi dan Perkembangan Desa Depdagri dan staf Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi untuk Pemerintah dan Masyarakat BAKTI Danny Januar.

Adapun hasil dari pertemuan ini , melahirkan beberapa agenda prioritas  antara  lain  :  1. Integrasi data desa menuju one data, one map dan one policy 2. Mendorong desa desa melalui bumdes/bumdes bersama untuk membuat unit pelayanan akses internet . 3 Melakukan kolaborasi memberikan penghargaan bersama kepada desa desa terbaik.

Attachments
  • one-map

Related Post

2 Comments

Leave us a reply

*

*

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.