Salah satu modal penting dalam membangun desa adalah peta desa. Selain menekan konflik agraria yang terjadi di tingkat desa, peta desa juga membantu pemerintah desa untuk melihat potensi dan tantangan di desanya. Hal ini tentunya mempermudah pemerintah desa untuk merancang program-program pembangunan desa yang efektif dan efisien.
Sejak awal 2015, BP2DK mulai menginisiasi program pemetaan desa dan kawasan. Sebagai percontohan adalah kawasan Panca Mandala di Kecamatan Jatiwaras, Tasikmalaya, Jawa Barat. Selanjutnya, pemerintah 5 desa di kawasan Panca Mandala menggunakan peta tersebut untuk merancang program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu keluarannya adalah terbentuknya Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) dan Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADes).
Pemetaan Desa dan Kawasan sendiri menghasilkan peta yang mencerminkan kondisi topografi dan sosial. Dalam peta topografi, pemerintah desa bisa melihat potensi-potensi alam di desanya. Adapun peta sosial memperlihatkan kondisi masyarakat, seperti: ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Berdasarkan informasi ini, pemerintah desa bisa melakukan penanganan yang sesuai dengan kebutuhan.
Ke depannya, BP2DK tengah mendorong pemetaan desa dan kawasan sebagai bagian dari solusi konflik agraria. Pasalnya, di tingkat akar-rumput desa, konflik ini berpeluang mendorong konflik-konflik yang lebih besar.