Sistem Tata Kelola Pembangunan Desa & Kawasan

Project Detail

Indonesia

Program ini merupakan kerjasama antara Kantor Staf Presiden Republik Indonesia dengan Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa & Kawasan (BP2DK). Dalam program ini, BP2DK merupakan pelaksana untuk mengembangkan 222 model desa dan kawasan di 111 kabupaten di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Sedianya, program ini merupakan embrio bagi Pembangunan Nasional Terpadu Berbasiskan Desa & Kawasan di Indonesia pada masa yang akan datang.

Program Sistem Tata Kelola Pembangunan Desa & Kawasan sendiri mendorong desa sebagai “Subjek” pembangunan, baik di wilayahnya, daerah, maupun nasional. Program ini menitikberatkan kepada sinergi produktif dan positif antara pemerintah desa serta pemerintah kabupaten dan pemerintah nasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam pelaksanaannya, ada lima capaian yang menjadi fokus utama program ini, yaitu:

  1. Desa mampu merencanakan pembangunan desa dan kawasan berdasarkan kesadaran tentang ruang wilayah dan potensi desa melalui peta dan basis data terkait desa.
  2. Desa mampu melayani dan membangun masyarakat desa yang berpedoman kepada pembangunan berkelanjutan.
  3. Desa mampu melakukan pembangunan dan pemerataan ekonomi desa dan kawasan melalui pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADes) yang profesional.
  4. Terbangunnya sinergi positif dan produktif antara desa, kawasan perdesaan, kabupaten, provinsi dan nasional berbasis pembangunan desa dan kawasan.
  5. Pembangunan Sistem Informasi Desa & Kawasan sebagai alat untuk mewujudkan Pembangunan Nasional Terpadu berbasiskan desa dan kawasan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Setelah kelima capaian ini terbentuk, desa-desa model ini akan menjadi Pionir Desa Membangun di wilayahnya. Pionir ini diharapkan mampu menjadi “akademi” bagi desa-desa lainnya untuk membangun sistem tata kelola desa dan kawasan di wilayahnya masing-masing. Lebih lanjut, Pionir ini bisa mengajak desa-desa yang bervisi dan berpotensi sama untuk mengembangkan kawasan perekonomian berbasis desa.

Program Sistem Tata Kelola Pembangunan Desa & kawasan menargetkan angka-angka tersebut berkembang pada tahun-tahun selanjutnya. Pada tahun 2018, diharapkan terbentuk minimal satu kawasan dalam satu provinsi. Sedangkan capaian pada 2019, diharapkan sebuah desa model tersebut di setiap kabupaten di seluruh Indonesia.

BP2DK sendiri berperan untuk memastikan seluruh proses berjalan dengan optimal, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, maupun desa. Dalam hal ini, BP2DK berperan sebagai “Jembatan” yang mendorong sinergi dan kerjasama antara desa dan pemerintahan supra-desa.

Attachments

Related Post

Leave us a reply

*

*