Undang-Undang Desa tentang Sistem Informasi Desa
Sistem Informasi Desa dan Kawasan (SiDeKa) merupakan seperangkat alat meliputi fasilitas perangkat keras dan
perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia yang dikelola oleh Pemerintah Desa untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan data desa yang diatur dalam bagian ketiga UU Desa Pasal 86.
BP2DK mendorong sinergi antara gerakan desa membangun yang mewakili arus bawah dan gerakan membangun desa yang mewakili arus atas. Sinergi ini dapat terwujud salah satunya melalui implementasi Sistem Informasi Desa dan Kawasan (SIDEKA), baik di tingkat desa maupun supra-desa, seperti: kabupaten, provinsi, dan pusat.
SIDEKA sendiri mulai dikembangkan satu bulan setelah BP2DK berdiri, yaitu pada Desember 2014. Menariknya, SIDEKA dikembangkan secara gotong royong, persis sesuai dengan budaya yang hidup di perdesaan. Pengembangan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Hingga Agustus 2018, SIDEKA sudah digunakan di 5.632 desa di 62 kabupaten di 26 provinsi di Indonesia. Capaian ini terwujud berkat kesadaran dan keinginan desa untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Di tingkat desa sendiri, SIDEKA menjadi landasan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDes), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes).
Ke depannya, implementasi SIDEKA di tingkat desa mampu dimanfaatkan oleh pemerintah supra-desa, seperti: kabupaten, provinsi, dan pusat. Mereka bisa merujuk SIDEKA untuk membuat program dan keputusan terkait desa. Saat ini, BP2DK masih terus meningkatkan kualitas SIDEKA. Targetnya, pada 2019 kelak, SIDEKA mampu menjadi bagian dari data tunggal yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.